Home / RAGAM

Sabtu, 18 Februari 2023 - 08:39 WIB

Penetapan Perpu Cipta Kerja Sebagai Bentuk Antisipasi Kondisi Global Saat Ini

Redaksi - Yadi - Penulis

Tribrata, Jakarta – Menurut laporan terbaru Bank Dunia, perekonomian global hampir jatuh ke dalam resesi. Menghadapi berbagai kondisi global yang tidak pasti ini, Pemerintah terus berupaya menyiapkan serangkaian strategi melalui bauran kebijakan fiskal dan moneter yang responsif.

Salah satu kebijakan tersebut yakni dengan pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang bertujuan untuk mendorong konsumsi rumah tangga, investasi domestik, hingga penciptaan lapangan kerja.

Guru Besar Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Nindyo Pramono mengatakan, dampak dari stagflasi atau krisis global sudah berpengaruh pada perekonomian nasional. Oleh karena itu, pemerintah berupaya dalam mengantisipasi hal tersebut dengan perpu cipta kerja.

Baca Juga :  Komunitas pejuang sehat desa Wonokerto menjadi percontohan senam lansia di Malang selatan

“Pengaruh dari stagflasi global sudah masuk ke negara kita, maka kita mengantisipasi itu dengan pemerintah mengambil keputusan menerbitkan Perppu,” Ujar Prof Nindyo melalui keterangan resmi, Kamis (9/2/2023).

Perpu Cipta Kerja berisikan materi muatan yang sarat dengan kepentingan negara dan masyarakat Indonesia dan optimalisasi pelayanan publik dalam menghadapi kondisi terkini.

Perpu Cipta Kerja adalah regulasi pemberi kepastian hukum, setelah sebelumnya Mahkamah Konstitusi memutus bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat, melalui Putusan uji formil No 91/PUU-XVIII Tahun 2020 tanggal 25-11-2021.

Prof Nindyo mengatakan, penetapan perpu cipta kerja ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menghadapi kondisi perekonomian global saat ini.

Baca Juga :  Amankan Pemilu 2024, 514 Personel Brimob Polda Jambi Siap Di Terjunkan

“Pemerintah tidak terburu-buru dalam menerbitkan Perppu Ciptaker, karena justru dampak dari stagflasi global yang sudah nampak di mata kita, pemerintah mengantisipasi hal itu,” katanya.

Lebih lanjut, Penetapan perpu cipta kerja ini merupakan keputusan pemerintah Presiden Joko Widodo berdasarkan realitas dan pertimbangan logis obyektif, sesuai perkembangan global dan nasional dengan tetap berbasis prinsip hukum dan konstitusi.

“Pengaruh dari stagflasi global sudah masuk ke negara kita, maka kita mengantisipasi itu dengan pemerintah mengambil keputusan menerbitkan Perppu. Alasan akan kegentingan memaksa itu murni sepenuhnya diskresi Presiden,” imbuh Prof Nindyo.

Follow WhatsApp Channel Tribratatv.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow
Berita ini 6 kali dibaca

Share :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga

RAGAM

Bentuk Kepedulian Menteri Sosial Terhadap Lansia, Memfasilitasi Operasi Katarak Gratis di Palembang

RAGAM

Polda Lampung Terima Laporan Pesta Perceraian Viral di Medsos

RAGAM

Hadirkan Baksos Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Bantuan ATENSI Anak, Kemensos Dukung Kesejahteraan Anak

POLRI

Antusias Anak Panti Asuhan Saat Kunjungi Perpustakaan Digital Polda Sumsel 

RAGAM

Ingatkan Aparat Pemerintah Tak Jemawa dan Hedonis, Presiden Jokowi: Layani Masyarakat dengan Baik

RAGAM

Tidak Dilibatkan,Korkab PKH Kab,Bekasi Kecewa Terhadap Dinsos

RAGAM

Konfirmasi Melalui Bersurat, Sekolah SMP Negeri 08 Depok Bungkam Soal Realisasi Dana Bos 2023

RAGAM

Tata Kelola Layanan Publik, Ombudsman Dukung Program Kemensos Melalui Sentra Rehabilitasi Sosial